Pemikiran Hegel

PEMIKIRAN GEORG WILHELM FREIDRICH HEGEL TENTANG NEGARA DAN KAITANNYA DENGAN REALITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN KONTEMPORER

1.      Deskripsi Pemikiran Hegel Tentang Negara

Hegel menyatakan bahwa negara merupakan penjelmaan dari ‘roh absolut” (great spirit/ absolut idea), oleh karena itu negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak-hak transedential individu. Mengikuti logika dialektika Hegel, Negara merupakan suatu perkembangan ide mutlak. Perkembangan ini ditandai oleh proses gerak dialektis yang terjadi antara tesis antithesis yang kemudian melahirkan sintesis. Dari sintesis ini kemudian muncul lagi tesis-antitesis dan seterusnya. Gagasan Hegel tentang “Roh Absolut” nampaknya merupakan produk pengaruh pemikiran kristiani pada diri filosof ini.hegel melihat Negara karena ia perwujudan roh senagai organ politik yang suci pula. Hegel mensakralisasi Negara. Dia melihat sepak terjang Negara si sunia ini sebagai ‘derap langkah Tuhan’ di bumi.

Pandangan Hegel ini tentu mempunyai konsekuensi terhadap gagasannya tentang kekuasaan Negara, yaitu bahwa pemegang kekuasaan (state authority) entah itu raja, Fuhrer, presiden atau apapun namanya, adalah akal impersonal dan mirip dengan konsep Rosseau perwujudan kemauan kolektif (general will) yang menjelma menjadi manusia. Pemimpin Negara bias saja mendengarkan suara wakil-wakil rakyat. Hegel mengakui adanya system perlementer tetapi itu tidak mengikat karena kekuasaan kepala Negara mutlak.

Berbeda dengan J.J. Rousseau dan John Locke maupun kalangan Marxis yang melihat Negara sebagai alat kekuasaan, Hegel justru melihat Negara sebagai tujuan itu sendiri. Karena itu dalam logika Hegel, bukan Negara yang harus mengabdi kepada rakyat atau individu maupun golongan masyarakat melainkan sebaliknya, merekalah yang harus mengabdi dan diabdikan demi Negara. Mereka harus menjadi abdi Negara. Tetapi hal itu dilakukan, Hegel berdalih, adalah justru untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa Negara bersifat unik karena ia memiliki logika, nalar system berpikir dan perilaku tersendiri yang beda dengan yang dimiliki organ politik apapun. Karena itu bias saja misalnya, Negara menegasi kebebasan atau kemerdekaan individu dengan asumsi bahwa individu tidak memiliki makna dalam totalitas Negara. Ia harus lebur dalam kesatuan Negara.

Manusia sebagai makhluk yang rasional selalu menghendaki adanya prinsip-prinsip yang rasional pula dalam pengaturan masyarakat. Berdasarkan pada kenyataan ini, maka hegel berpendapat bahwa rekonsiliasi konflik oleh negara menjadi kemungkinan yang sangat besar. Mereka dapat menerima aturan hukum tanpa kehilangan kebebasan, karena hukum adalah logis, dan yang tidak logis bukanlah hukum.

Negara yang rasional menciptakan hukum yang logis untuk melakukan persatuan terhadap pertentangan-pertentangan yang terjadi antar individu untuk menemukan kebebasan absolut. Potensi akan adanya keinginan khusus individu yang terwujud dalam konflik, persaingan egoisme, dan lainnya dapat mengancam proses rasional masyarakat. Pada situasi inilah negara akan muncul untuk membatasi kebebasan “sempit” untuk menekan “perang individu melawan individu”. Namun jika setiap individu memahami bahwa kebebasan sejati adalah didasarkan pada tuntunan rasional umum maka mereka akan menyadari pentingnya universalitas yang akan diwujudkan oleh negara.

Pemikiran filosofi Hegel dalam karya Philoshophy of Rights, konsep mengenai negara memainkan peran kunci. Negara menurut pandangan Hegel adalah landasan dari aturan dalam masyarakat, merupakan inkarnasi dari kebebasan dan jiwa tertinggi kolektif. Hegel cenderung ingin memisahkan peran negara sebagai realisasi kolektif dengan konsep masyarakat sipil yang direpresentasikan sebagai masyarakat yang terkonstruksi berdasarkan kepentingan diri (self interest).

Dalam filsafat hegel, masyarakat sipil (civil society) memiliki peran penting dalam mewadahi kumpulan manusia sebagai individu yang terpisah. Individu dalam masyarakat sipil akan menghubungkan atau membentuk relasi dengan individu lain dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Dalam arti bahwa keterhubungan antar individu yang memanfaatkan individu lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Masyarakat sipil dalam tatanannya adalah bagian yang terpisah dari kepentingan publik.

Negara bagi masyarakat sipil (civil society) adalah bagian terpisah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan publik termasuk ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Dengan kata lain, negara dalam kontrol universal akan mendamaikan kepentingan individual kedalam kepentingan umum.

Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya, segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan erat satu sama lain. Pemikiran ini didasarkan pada  prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya. Oleh karena itu, konsep negara seperti ini cocok dengan alam pikiran ketimuran seperti Indonesia.  pemikiran ini juga didasarkan pada struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli yang terdapat di desa-desa di Indonesia.

Teori social equilibrium hegel

Hegel menilai manusia akan memperoleh kebebasan manakala apa yang diinginkan dan dituntutnya sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan manusia- manusia yang lainnya. Menurut Hegel hanya maanusia yang bermorallah yang akan mengaktualisasika kebebasan sebagai suatu realitas sosial.

Hegel menjelaskan bahwa kebebasan manusia bukan sekadar sikap otonomi batin, melainkan merupakan hakikat seluruh kerangka sosial di dalamnya manusia merealisasikan diri. Ini berarti bahwa kebebasan harus terungkap dalam tiga lembaga yang satu sama lain berhubungan secara dialektis, yaitu hukum, moralitas individu, dan tatanan sosial-moral (sittlichkeit). Tiga lembaga ini merupakan tiga tahap pengembangan gagasan kehendak yang pada dirinya sendiri dan bagi dirinya sendiri bebas.

Hukum adalah eksistensi langsung (pertama) yang diambil kebebasan secara langsung. Contoh utamanya adalah hak milik pribadi. Dalam hak milik pribadi kebebasan kehendak diakui oleh karena benda yang merupakan milik seseorang diakui dan dijamin sebagai itu. Namun hukum adalah hal yang semata-mata formal dan lahiriah karena tidak melihat kekhususan pribadi yang bersangkutan, seperti motivasi, kehendak dan maksud-maksud pribadi.

Moralitas adalah negasi dialektik hukum. Subjek yang bermoral tidak tunduk kepada hukum yang dipasang dari luar, melainkan kepada hukum yang disadari dalam hati. Dalam moralitas manusia bebas dari heteronomi, menjadi otonomi. Moralitas adalah lingkaran kehendak subjektif yang mempertahankan diri secara otonom berhadapan dengan dunia luar. Maka kebebasan sekarang tidak lagi terikat pada benda, hak milik, melainkan hanya dapat menjadi nyata dalam kehendak sebagai kehendak subjektif.

2.      Analisis dan Interpretasi Faham Negara Menurut Hegel

Ajaran Hegel, yakni idealisme murni mengakui asas Ketuhanan (theokratisme) sebagai Maha Pencipta dan Maha Pengatur semua ciptaannya yaitu umat manusia, bangsa-bangsa, budaya dan peradaban, termasuk negara. Masyarakat dan negara adalah kelembagaan hidup bersama sebagai keluarga (makro) mereka bermakna di dalam dan untuk masyarakat/negara. Manusia hidup, berkembang dan berfungsi berkat dan untuk komunitas. Komunitas sosial dan nasional ialah Negara dan ajaran Theokratisme adalah berpusat pada teori negara dan kedaulatan negara. Hegel mengakui negara sebagai pelembagaan aspirasi nasional yang terikat dengan hukum dialektika.

Hegel menyatakan: negara adalah perwujudan karsa dan kekuasaan (kedaulatan) Tuhan. Karenanya, teori Hegel tentang negara ialah berdasarkan asas theokratisme. Maknanya, negara dan kedaulatan dalam negara diamanatkan oleh Tuhan untuk ditegakkan oleh kepala negara atas nama Tuhan. Karena itu pula, teori negara menurut Hegel ialah teori kedaulatan Tuhan (theokratisme). Dimana Negara memiliki kedaulatan sebagai amanat Tuhan karenanya diakui sebagai kedaulatan Tuhan (theokratisme).

Sebagai penegak kedaulatan Tuhan di dalam negara, diwakilkan dan dipercayakan kepada kepala Negara, karenanya kepala negara memiliki otoritas mutlak atas nama Tuhan. Asas kedaulatan negara atas nama Tuhan, menjadi paham pemujaan terhadap negara (Etatisme, serba negara) diktatorial, totalitarianisme, authoritarianisme.

Dalam sistim pemerintahan tuhan, negara teokrasi dipimpin oleh seseorang atau sekelompok orang dari golongan pemimpin agama (clergy) dan menjalankan ketentuan agama yang diakui negara dalam pemerintahannya. Pada beberapa negara tertentu, pemimpin negara ini malah dianggap sebagai wakil tuhan atau bahkan terkadang jelmaan tuhan.

Konsekwensinya, pemimpin negara adalah dari kalangan agamawan. Ketentuan yang dijalankan adalah amanah tuhan yang tersurat dalam kitab suci dan diperuntukan untuk rakyat. Sehingga rakyat tidak lebih sebagai kelompok penderita dan menerima apa adanya segala ketentuan dan kebijakan dalam negara. Karena undang-undangnya dari tuhan, maka sudah sewajarnya bila peraturan-peraturannya ditujukan hanya untuk kalangan warga negara yang percaya pada kitab suci agama tersebut.

Sebagian besar produk hukum dan kebijakan negara, baik ditingkat nasional maupun daerah, juga merupakan bukti implementasi sistim teokrasi. Sebut saja yang paling jelas terang benderang: syariat Islam dengan beragam bentuk dan wujudnya. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang urusan haji, yang justru merupakan pengejawantahan “keinginan tuhan” yang tertuang dalam kitab suci agama Islam.

Perda-perda juga tidak luput dari distorsi “menjalankan perintah tuhan”, seperti peraturan hukum cambuk di Aceh dan perda larangan keluar malam di Tangerang. Yang paling aktual dan santrer diperdebatkan saat ini, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang jelas-jelas hanya mengakomodasi ketentuan tuhan dalam agama Islam merupakan calon UU penambah deretan ketentuan hukum negara teokrasi.

Kenyataanya di Indonesia, pemilihan kepemimpinan negara masih didominasi oleh pengaruh kelompok keagamaan. Bahkan secara sadar atau tidak, kita sering terjebak pada ketentuan agama tertentu untuk menentukan memenuhi syarat atau tidaknya seorang calon pemimpin, seperti yang dialami oleh mantan presiden Megawati dengan polemik wanita tidak boleh menjadi pemimpin dalam agama Islam. Secara tersirat, ketentuan bahwa calon presiden RI harus beragama Islam juga sangat kental, tapi tidak disuarakan. Ada keyakinan bahwa bila saja terdapat kandidat presiden non-muslim hal ini akan menjadi perbincangan hangat tentang sah tidaknya sang calon karena agamanya. Argumen yang mungkin mengemuka: wajarkah kaum muslimin dipimpin oleh non-muslim? Sama persis seperti, mungkinkah seorang non-muslim menduduki jabatan menteri agama Indonesia? Realitas ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menganut sistim teokrasi.

3.      Kesimpulan

·         Hegel menyatakan bahwa negara merupakan penjelmaan dari ‘roh absolut” (great spirit/ absolut idea), oleh karena itu negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak-hak transedential individu. Dari landasan pemikiran inilah, hegel melahirkan teori tentang negara integral dan social equilibrium (keseimbangan sosial).

·         Hegel menilai bahwa manusia akan meraih kebebasannya manakala apa yang diinginkan dan dituntutnya sesuai dengan keinginan dan tuntutan manusia-manusia lainnya. Ada keselarasan aspirasi individual dengan aspirasi social. Dan yang lebih penting lagi, tidak boleh ada kontradiksi antara kepentingan individu dengan etika dan tatanan social.

·         Hegel menyatakan suatu komunitas yang terdiri dari manusia-manusia rakus bagaimanapun rasional dan tingginya tingkat kesadaran diri mereka akan tetap gagal mewujudkan kebebasan. Hanya manusia yang bermoral tinggi saja yang akan mampu mengaktualisasikan kebebasan sebagai suatu realitas social.

·         Relevansi pemikiran Hegel dalam teori kedaulatan Tuhan (theokratisme). Dimana Negara memiliki kedaulatan sebagai amanat Tuhan karenanya diakui sebagai kedaulatan Tuhan (theokratisme). Teori kedaulatan Tuhan masih digunakan dalam system politik maupun pemerintahan saat ini. Walaupun tidak sepenuhmya di anut, tetapi dalam berbagai proses politik maupun pemerintahan saat ini Indonesia sebagai contohnya Secara tersirat, ketentuan bahwa calon presiden RI harus beragama Islam sangat kental, tapi tidak disuarakan. Ada keyakinan bahwa bila saja terdapat kandidat presiden non-muslim hal ini akan menjadi perbincangan hangat tentang sah tidaknya sang calon karena agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Losco, Joseph and Williams, Leonard. 2005. Political Theory Kajian Klasik dan Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

http://books.google.co.id//pemikiran-politik-barat-ahmad-suhelmi.html

http://newijayanto.blogspot.com/2012/12/teori-negara-integral-dan-social.html